AS-Syar'e: Jurnal Syari'ah & Hukum adalah jurnal peer-review yang diterbitkan dua kali setahun (Juni dan Desember) oleh prodi Ahwal Syakhshiyah, Fakultas Agama Islam Nahdlatul Ulama ( IAINU) Kebumen, Indonesia. AS-Syar'e, menyambut hangat akademisi, dan praktisi untuk berkreasi secara analitis dan mendalami isu-isu baru terkait dengan peningkatan tantangan syariah dan hukum dan seterusnya.
PERTUNANGAN SEBAGAI REALITAS SOSIAL DAN KONSEKUENSI HUKUMNYA (TINJAUAN SOSIO-LEGAL TERHADAP HUKUM PERDATA INDONESIA)
Engagement is a living social practice widely observed in Indonesian society, yet it remains largely unregulated within the formal legal system. While it does not constitute a legally binding agreement like marriage, engagement often creates strong social expectations, familial bonds, and moral obligations that may result in tangible harm when unilaterally broken. This absence of legal recognition reflects a gap between social norms and the formal legal structure. This study aims to analyze engagement as a social reality with legal implications in the context of Indonesian civil law. Using a socio-legal approach, this research explores the relationship between the social practice of engagement and the (nonexistent) legal framework that governs it. The findings reveal that engagement operates as part of the living law—norms that are socially binding but lack formal codification—yet the law fails to provide adequate remedies in cases of broken engagements. The study further argues that a progressive and responsive legal framework is necessary to bridge the disconnect between formal law and evolving social realities. This includes the recognition of engagement as a legal construct with limited legal consequences and protections, particularly for vulnerable parties such as women. Ultimately, this research calls for reform in Indonesian civil law to better accommodate social practices and promote substantive justice.
Engagement, Civil Law, Socio-Legal, Legal Relations, Society
Hak Cipta (c) 2025 AS-Syar'e. jurnal Syari'ah dan Hukum
ISMAIL AL-FARUQI: SUMBANGAN DAN PENGARUHNYA KEPADA ABIM (ANGKATAN BELIA ISLAM MALAYSIA)
Kajian ini membincangkan sumbangan dan pengaruh al-Faruqi (1921-1986) kepada ABIM (Angkatan Belia IslamMalaysia – Malaysian League of Muslim Youth). Ia cuba melihat kesan dari manhajnya yang moden dan inklusif kepada perjuangan ABIM dan relevensinya dengan masyarakat di Malaysia dan aspirasi dakwah kontemporari. Dalam usahanya untuk merealisasikan cita-cita Islamiyyah, al-Faruqi telah mencetuskan pengaruh yang besar dalam manhaj dan pendekatan ABIM yang bergaris moderat dan sederhana. Beliau telah menggariskan falsafah dan metodologi yang signifikan dalam tulisan- tulisannya seperti al-Tawhid: Its Implications for Thought and Life; Hijrah: The Necessity of itsIqamat or Vergegenwartigung; Islam; Islamization of Knowledge dan Islam and Other Faith; dan terjemahannya kepada karya Syeikh Muhammad al-Ghazali Our Beginning in Wisdom (Min Huna Na‘lam) dan Khalid M. Khalid From Here We Start (Min Huna Nabda’) yang dirangkanya yang telah mencorakkan pandangan moderat dan progresif ABIM dan memberi dampak yang mendalam yang membentuk weltanschauung Islamnya yang dinamik. Kajian ini cuba melihat peranan al-Faruqi dalam mencorakkan idealisme dan menggariskan hala tuju perjuangan dan pemantapan dakwah ABIM dan dampaknya dalam aliran pemikiran, tradisi dakwah, dan dialog peradaban yang diperjuangkannya.
Al-Faruqi; ABIM; gerakan dakwah; tradisi intelek
ADAT PENGANJAL-ANJAL DALAM PERNIKAHAN DI DESA BANJAREJO KECAMATAN PURING PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik penganjal-anjal dalam pernikahan adat Jawa di Desa Banjarejo, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen, serta mengevaluasinya dari perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan desain non-doktrinal. Data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi terkait tradisi penganjal-anjal, sementara analisis dilakukan secara historis dan normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi penganjal-anjal, di mana calon pengantin pria dari luar daerah memberikan uang dan barang kepada perangkat desa sebagai bentuk izin dan penghormatan, tetap dipraktikkan tanpa bertentangan dengan syarat-syarat pernikahan Islam. Tradisi ini tidak menghilangkan ketentuan syar'i dalam pernikahan dan diterima masyarakat sebagai bagian dari adat lokal yang tetap selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini menegaskan bahwa penganjal-anjal berperan dalam melestarikan warisan budaya, serta tidak menyebabkan kerusakan atau penyimpangan dalam pelaksanaan pernikahan Islam. Kata kunci : Penganjal-anjal, Pernikahan, hukum Islam, Banjarejo
Kata kunci : Penganjal-anjal, Pernikahan, hukum Islam, Banjarejo
CHILDFREE DALAM PERNIKAHAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (EMPATMAZHAB)
Childfree adalah keputusan hidup yang dipilih secara sadar oleh orang atau pasangan yang menjalani kehidupan tanpa ingin melahirkan atau memiliki anak. Childfree menimbulkan problematika dan pro kontra dikalangan masyarakat, terkhusus di Indonesia yang mayoritas menganut agama Islam. Praktik ini dianggap suatu hal yang menyimpang dan tidak selaras dengan salah satu tujuan pernikahan dalam Islam, yaitu untuk mendapatkan atau memperbanyak keturunan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dimana jenis metode penelitian ini menggunakan data deskriptif berupa narasi dan analisis data yang sudah tertulis dengan realita keadaan, atau dari fenomena dan fakta di lapangan. Dari hasil penelitian menghasilkan kesimpulan bahwa hukum childfree dari pandangan empat mazhab adalah sesuatu yang boleh dilakukan dengan landasan karena tidak ada dalil ataupun ayat yang melarangnya atau mengharamkannya. Childfree dalam Islam disamakan dengan istilah ‘azl, karena keduanya mepunyai tujuan yang sama, yaitu untuk menunda kehamilan, mencegah kehamilan atau mencegah menghasilkan keturunan. Kata Kunci: Childfree, Pernikahan, Hukum Empat Mazhab
Kata Kunci: Childfree, Pernikahan, Hukum Empat Mazhab
PEMBAGIAN WARIS PADA ANAK ANGKAT DI DESA BANJAREJO
Latar belakang pengambilan judul penelitian ini memandang bahwa: (1) Bagaimana hukum waris menurut hukum positif di Indonesia yang mengatur tentang waris anak angkat di Desa Banjarejo? (2) Bagaimana pembagian waris anak angkat di Desa Banjarejo. Jenis Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Objek penelitian adalah masyarakat Desa Banjareja Kecamatana Puring Kabupaten Kebumen. Untuk pengambilan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi arsip terkait pembagian waris pada anak angkat. Analisis yang digunakan adalah analisis historis yaitu kajian dalam bingkai sejarah menggunakan metode wawancara. Analisis normatif dilakukan melalui kajian dokumentasi pembagian waris pada anak angkat di desa Banjarejo. Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan selama satu bulan lebih, ditemukan beberapa kesimpulan yaitu: pemberian waris yang dilakukan di desa Banjarejo kebanyakan dilakukan dengan cara memberikan hartanya untuk anak angkatnya. Tidak berbeda dengan pemberian waris kepada anak kandung dan saudara kandung pada umumnya. Anak angkatpun terkadang diberi hak waris oleh orang tua angkatnya. Harta waris yang diberikan oleh orang tua angkat kebanyakan berupa wasiat, tidak seperti waris yang biasanya diterima oleh keluarga asli atau sanak keturunan dari pemilik waris. Harta waris yang diberikan dilakukan secara suka rela oleh pemilik harta untuk sang anak walaupun anak tersebut hanyalah anak angkat. Waris yang dilakukan di desa Banjarejo kebanyakan waris yang berupa wasiat. Wasiat ini tidak ditentukan seberapa banyaknya jumlah yang akan diberikan kepada si penerima waris yang dalam hal ini adalah anak angkat. Tidak semua anak angkat juga diberi hak waris dikarenakan beberapa faktor mulai dari faktor internal dari keluarga itu sendiri maupun dari faktir eksternal yang mungkin saja terjadi.Pemberian waris di desa Banjareja termasuk ke dalam pemberian wasiat atau yang dapat disebut dengan hibah. Kata Kunci : Waris, Anak Angkat, Banjarejo
Kata Kunci : Waris, Anak Angkat, Banjarejo
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL WANITA MENJADI ISTRI KEDUA/ KETIGA/ KEEMPAT DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 1990 TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
Perkawinan poligami merupakan suatu hal yang diperbolehkan baik dalam hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Poligami tidak hanya berlaku di kalangan masyarakat saja namun pada Pegawai Negeri Sipil. Dalam PP No.45 Tahun 1990, Pasal 4 Ayat 2 menyebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil wanita dilarang menjadi Istri Kedua/ ketiga/ keempat. Oleh karna itu penelitian ini bertujuan untuk meninjau bagaimana hukum islam terhadap Pasal 4 Ayat 2. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan ( library reseach). Dalam penelitian ini menggunakan teori ketentuan perkaiwinan , sadd adz dzari’ah, maslahah mursalah dan maqashid syari’ah. Adapun hasil penelitian, bahwa ketentuan perkawinan PNS wanita dilarang menjadi istri kedua/ ketiga/ keempat bahwasannya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan UU perkawinan tidak menyebutkan secara spesifik mengenai seorang wanita yang dilarang menjadi istri Kedua/ ketiga/ keempat seperti yang disebutkan dalam Pasal 4 Ayat 2 PP No.45 tahun 1990. Adapun akibat hukum yang dapat ditimbulkan dari perkawinan PNS wanita menjadi istri kedua/ ketiga/ keempat ialah apabila seorang wanita PNS diketahui menjadi istri kedua/ ketiga/ keempat dapat dikenakan sanksi berupa pemberhentian secara tidak hormat dari jabatannya sebagai PNS. Apabila ditinjau dari hukum Islam maka seorang wanita diperbolehkan menjadi istri kedua/ ketiga/ keempat namun dalam Pasal 4 ayat 2 tersebut jika dilihat dari segi teori memiliki tujuan yang sama dengan hukum islam yaitu untuk mencapai kemaslahatan, agar seorang PNS terhindar dari kehidupan yang akan mengganggu tanggung jawabnya sebagai abdi negara. Kata kunci : Perkawinan, Poligami, PNS, Hukum Islam
Kata kunci : Perkawinan, Poligami, PNS, Hukum Islam
Ahmad Riyadi TINJAUAN YURIDIS SURAT EDARAN DIRJEN BIMAS ISLAM NOMOR: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 TENTANG PERNIKAHAN DALAM MASA IDAH ISTRI (STUDY ANALISIS KUA PEJAGOAN DAN KUA SRUWENG)
Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apa yang melatarbelakangi terbitnya Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri, bagaimana implementasinya di KUA Pejagoan dan KUA Sruweng dan bagaimana kedudukan hukum Surat Edaran tersebut dalam struktur Undang-Undang di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. semua data yang diperoleh dari penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer berupa Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri dan wawancara, data sekunder berupa Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 untuk Menteri Agama yaitu Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga buku-buku yang terkait dengan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri. landasan yuridis diakui keberadaannya karena diakui oleh undang-undang, tetapi tidak memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan. Kata Kunci : Pernikahan, Surat Edaran, Idah.
Kata Kunci : Pernikahan, Surat Edaran, Idah.
THE HUKUM PERIKATAN ISLAM DI INDONESIA PEER TO PEER LENDING (STUDI KASUS APLIKASI LINK AJA)
Abstract This study examines consumer protection in the financial technology (fintech) Peer-to-Peer (P2P) Lending industry in Indonesia, with a case study on the LinkAja Syariah application. The aim of this research is to understand the consumer protection mechanisms implemented, the effectiveness of regulations and supervision by the Financial Services Authority (OJK), and the Islamic legal perspective on the rise of the P2P lending industry. The research method used is descriptive analysis with a qualitative approach, which includes literature studies and interviews with relevant parties. The results of the study show that LinkAja Syariah has implemented consumer protection measures in accordance with Sharia principles, such as the use of qard contracts without interest, as well as providing transparent information and effective complaint mechanisms. Regulations issued by the OJK, such as OJK Regulation No. 77/POJK.01/2016, also play an important role in protecting consumers, although the implementation and supervision of these regulations still face various challenges. The Islamic legal perspective emphasizes the importance of avoiding riba (interest), gharar (uncertainty), and maysir (speculation) in financial transactions. LinkAja Syariah has made efforts to comply with these principles through cooperation with the National Sharia Council (DSN) and the Indonesian Ulema Council (MUI). This study concludes that although existing consumer protection measures are good, there is still a need for improvements in supervision and education for the public to ensure that all fintech platforms comply with established standards. Recommendations include enhancing supervision by the OJK, financial literacy education, Sharia-compliant product innovation, collaboration with DSN and MUI, increasing transparency and accountability, and investing in technological infrastructure. Thus, the P2P lending fintech industry in Indonesia is expected to develop more fairly, transparently, and sustainably.
Consumer Protection, Fintech, P2P Lending, Islamic Law, Financial Services Authority (OJK), LinkAja
Kritik Wacana Tafsir tentang Pembolehan Pernikahan Beda Agama : Respon Penafsiran Ahlul Kitab
Marriage as a legal way to establish a relationship is not as easy as turning the palm of your hand, but also faces several legal problems that must be determined, such as marriages that occur due to different religions. The reason people undergo interfaith marriages is usually motivated by a great sense of love, so that the form of love overcomes the provisions of Islamic law. However, in the legal problems of interfaith marriage, it is still under debate. Several Indonesian scholars say that interfaith marriage is permitted. The purpose of this study is to provide criticism of the opinion that permits interfaith marriage. This research method uses library research. Data mining is carried out by digging up data in the form of interpretations of verses related to interfaith marriage, scientific articles, books and other data related to the research. The results of the study describe that interfaith marriage is not permitted according to Islamic religion and positive Indonesian law, MUI Fatwa Number: 4 / MUNAS VII / MUI / 2005 Concerning INTERFAITH MARRIAGE and the Decision of the Constitutional Court. Therefore, the opinion that allows it because interpreting the verse in the phrase ahlul kitab is those who have the book and believe in the truth of Islam, but hide it and do not apply it in their lives is actually not in accordance with the context of the purpose of marriage and the mission of maintaining religious ideology.
ANALISIS YURIDIS DALAM PUTUSAN HAKIM MENGENAI TIDAK DITERIMANYA (NO) GUGATAN CERAI DI PENGADILAN AGAMA KEBUMEN (STUDI KASUS PUTUSAN Nomor (1077/Pdt.G/2020/PA.Kbm)
The birth of the judge's decision regarding the non-acceptance of a lawsuit (NO) with the case study decision Number 1077/Pdt.G/PA.Kbm raises the judge's consideration in deciding a case. This research is a juridical normative legal research with a case study of the decision of the Kebumen Religious Court. The first time data collection was carried out, namely observation, then interviews with the Panel of Judges who handled the case and the last was documentation. The research findings show that the Panel of Judges in deciding a case is based on considerations based on existing laws and theories. In addition, from the perspective of Islamic law, it is the basis for being allowed to have sexual relations after the issuance of a divorce suit.
Hak Cipta (c) 2024 AS-Syar'e. jurnal Syari'ah dan Hukum
Ulfa Hemi Ristiyana TRADISI OBONG KLARI DALAM PERNIKAHAN DI TINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Peniron Kecamatan Pejagoan)
Abstrak Penelitian dalam skripsi ini melatar belakangi bahwa sebagian masyarakat di Desa Peniron Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen masih melaksanakan tradisi Obong Klari sebelum pelaksanaan pernikahan. Tradisi sesajen Obong Klari sebelum pelaksanaan pernikahan biasa dilakukan oleh sebagiana masyarakat metrupakan sebagai bentuk penghormatan kepada para leluhur serta meneruskan tradisi yang diwariskan oleh para nenek moyang mereka. Masyarakat Desa Peniron yang melaksanakan tradisi sesajen Obong Klari meyakini bahwa dengan melakukan tradisi sesajen dapat mendatangkan suatu keberkahan dan kebaikan untuk keluarganya, baik dalam pelaksanaan pernikahannya maupun dalam membangun bahtera rumah tangga yang akan dijalani. Dalam penelitian ini memunculkan rumusan masalah yaitu bagaimana praktik sesajen Obong Klari sebelum pelaksanaan pernikahan di Desa Peniron dan bagaimana tinjuan hukum Islam terhadap pemberian sesajen Obong Klari sebelum pelaksanaasn pernikahan di Desa Peniron. Sehingga tujuan penelitian untuk mengetahui praktik sesajen Obong Klari pada masyarakat sebelum pelaksanaan pernikahan di Desa Peniron serta untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap pemberian sesajen Obong klari pada masyarakat sebelum pelaksanaan pernikahan di Desa Peniron. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian Field Research (penelitian lapangan) menggunakan metode kualitatif. Prosedur pengumpulan data dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data yang di peroleh yaitu dari data primer dan data sekunder yaitu buku-buku, dan dokumen yang terkait dengan penelitian. Teknik analisis data yang di gunakan adalah pengumpulan data, Penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi sesajen Obong Klari sebelum pelaksanaan pernikahan dilaksanakan untuk melestarikan kebiasaan orang-orang terdahulu dan sebagai penghormatan bagi para leluhur serta mengharapkan keberkahan dan kelancaran dalam pelaksanaan pernikahan. Proses pelaksanaan sesajen Obong Klari di Desa Peniron Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen S dilaksanakan dengan menyiapkan beberapa bahan sesajen yang digunakan dalam sesajian di berbagai tempat seperti didapur, dipojok-pojok rumah, sumur dan sesajen wedangan yang berupa 4 macam. sebelum pelaksanaan pernikahan. Tinjauan hukum Islam tentang adat sesajen yang digunakan pada pelaksanaan pernikahan di Desa Peniron Kecamatan Pejagoan dari sudut pandang ‘Urf yaitu termasuk dalam Urf Fasid karena terdapat unsur keyakinan akan terjadinya sesuatu terhadap ada atau tidaknya adat sesajen itu, maka termasuk hal yang mistik yang bisa berakibat pada aqidah yang jelas termasuk kepada perkara yang dilarang. Kata Kunci: Sesajen Obong Klari, Hukum Islam, Pernikahan
Kata Kunci: Sesajen Obong Klari, Hukum Islam, Pernikahan
Muhammad 'Atiq Allutfi PENYELESAIAN PERMASALAHAN CALON MEMPELAI PEREMPUAN KARENA WALI MAFQUD PADA KANTOR URUSAN AGAMA PEJAGOAN KEBUMEN
Pernikahan merupakan hal yang sangat ditunggu-tunggu setiap calon mempelai yang akan menikah. Pernikahan yang akan mempersatukan dua insan yang berbeda adalah suatu tantangan baru bagi setiap pasangan yang akan menikah. Tidak hanya itu, baik tidaknya pernikahan kelak juga akan mempengaruhi pernikahan dalam perjalanannya. Pernikahan yang sakral dan merupakan salah satu ibadah yang suci dengan perjalanan ibadah terpanjang ini tentunya memerlukan persiapan yang matang. Terdapat permasalahan yang akan dihadapi calon mempelai pada saat akan menikah hingga pernikahan itu berjalan. Permasalahan yang menjadi penghambat dalam pernikahan terdapat berbagai macam. Salah satunya adalah mengenai perwalian. Terdapat beberapa permasalahan yang disebabkan oleh perwalian. Salah satu permasalahan perwalian dalam pernikahan terjadi pada beberapa pasangan yang berada di Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen. Hal ini disebabkan oleh wali nasab yang tidak diketahui keberadaannya hingga pada saat calon mempelai akan menyelenggarakan pernikahan. Beberapa permasalahan perwalian yang terdapat di daerah Kecamatan Pejagoan disebabkan oleh beberapa hal yang diantaranya adalah tidak diketahuinya keberadaan wali nasab dan putusnya komunikasi dengan wali nasab. Wali nasab yang tidak diketahui keberadaannya atau dapat dikatakan hilang merupakan permasalahan perwalian yang digolongkan kedalam wali mafqud. Permasalahan wali mafqud dapat dilalui dengan baik dan benar dengan ditangani secara terstruktur dan sesuai peraturan yang berlaku. Perwalian ini dapat ditangani dengan cara mencari tahu terlebih dahulu keberadaan wali nasab yang akan menikahkan calon mempelai. Apabila wali nasab tidak ditemukan, maka wali nasab dapat digantikan oleh keluarga dari wali nasab sesuai urutan yang telah ditentukan. Namun apabila pengganti wali nasab tidak ada dari pihak keluarga, dapat digantikan oleh wali hakim. Terdapat beberapa kebijakan yang diberikan oleh pihak KUA Kecamatan Pejagoan pada permasalahan wali mafqud, diantaranya yaitu keringanan dalam mencari informasi mengenai wali nasab, wali dapat digantikan oleh laki-laki yang masih senasab sesuai urutan wali atau menggunakan wali hakim, dan wali akibat mafqud tidak harus diajukan ke pengadilan. Kebijakan tersebut memberikan keringanan kepada calon mempelai yang akan menikah disebabkan oleh wali mafqud. Oleh karenanya, calon mempelai tidak perlu menghawatirkan masalah yang dapat timbul dari adanya wali mafqud tersebut. Kata Kunci: Calon Mempelai, Pernikahan, Perempuan Karena Wali Mafqud
Calon Mempelai, Pernikahan, Perempuan Karena Wali Mafqud
Hubungan Nasab Anak Hasil Zina dalam Putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor 802/Pdt.G/2022/PA.Kbm Perspektif Hukum Keluarga Islam Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010
This research aims to determine the relationship between lineages (kinship) of children resulting from adultery. That children resulting from adultery in the view of Islamic family law only have a civil and lineage relationship with their mother and her mother's family. This situation is a different view if you look at the Constitutional Court decision Number 46/PUU-VIII/2010 which states that children outside of marriage have a civil relationship with their biological father and their father's family if they can be proven using knowledge and technology with evidence such as DNA. This research explains the relationship between the fate of children resulting from adultery according to Islamic family law and the perspective of the Constitutional Court decision No. 46/PUU-VIII/2010 on the decision of the Kebumen Religious Court Number 802/Pdt.G/2022/PA.Kbm. The method used in this research is a type of normative juridical research. The primary material for this research comes from the Kebumen Religious Court Decision Number 802/Pdt.G/2022/PA.Kbm, Constitutional Court Decision Number 46/PUU- VIII/2010, books, theses, journals related to this issue. The approach that the author uses is a case approach. Meanwhile, the data analysis method that the author uses is descriptive qualitative. Based on the analysis carried out by the author, it is clear that the child resulting from adultery in the decision of the Panel of Judges at the Kebumen Religious Court Number 802/Pdt.G/2022/PA.Kbm has determined based on Islamic law that the child mentioned in the decision cannot obtain a lineage or civil rights from the father. biologically because the child is the result of adultery.
Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kebumen dalam Menetapkan Asal Usul Anak Akibat Nikah Sirri (Studi Kasus Perkara NO 94/PDT. P/2021/PA.KBM)
Unregistered children are one form of children resulting from illegitimate marriages, because the marriages are carried out only according to religious provisions and are not registered according to legislation. So that children born from unregistered marriages have the status of illegitimate children and only have a civil relationship with the mother and her mother's family. Children born outside of legal marriages cause new legal problems, namely birth certificates. To overcome this, it is necessary to submit an application for the determination of the origin of the child in the Religious Courts. The Kebumen Religious Court as one of the institutions that handles Muslim civil cases, one of which is the application for determining the origin of children due to unregistered marriages with case number 94/Pdt.P/2021/PA.Kbm. The type of research used in this research is normative juridical research with a statutory approach. Data collection techniques are observation, interviews, and documentation. The findings of this study are that the application for the origin of the child is granted by the Kebumen Religious Court, the application is determined based on article 42 of Law Number 1 of 1974 what is meant by children legitimate children are children born in or as a result of a legal marriage, While a legal marriage based on Article 2 paragraph 1 of the Law Number 1 of 1974 is that if it is carried out according to the law of his religion, the determination of the origin of the child, a review of Islamic law results in nasab, guardianship, inheritance, living, and hadhanah to the child through the recognition of the father and determined in the Religious Courts calculated according to the minimum period of pregnancy.
UPAYA AMAN SUMBAWA DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DI SUMBAWA MELALUI BUMMA
AMAN Sumbawa is a branch organization of the AMAN Executive Board which was founded in 2009 by organizing members of 25 indigenous communities in two districts, namely Sumbawa and West Sumbawa Regencies which have a vision of how indigenous communities can be politically sovereign, economically independent and culturally dignified. This research uses a research approach. The research method used in this research is empirical legal research. Data collection techniques are interviews, observation and documentation which are used concretely related to research. The data obtained in this research was analyzed using qualitative descriptive analysis and findings in the field. The results of the research are that the existence of AMAN Sumbawa plays a very important role in forming an Indigenous Community-Owned Business Entity (BUMMA). This is a form of effort so that AMAN member indigenous communities in the AMAN Sumbawa working area can carry out independent indigenous businesses that are not dependent on other parties. The steps taken to encourage BUMMA for indigenous communities are first; socializing to indigenous communities to ask for agreement, secondly a workshop to select BUMMA management from either men or women, thirdly local training on superior product development, fourthly workshop on marketing strategies and profit sharing in each indigenous community. And the locations of indigenous communities that have been established by BUMMA by AMAN Sumbawa are in 11 (eleven) BUMMA locations. First; Cek Bocek Selesek Reen Sury traditional community, Lawin Village, Ropang sub-district, Sumbawa district, second; Usal Ponto Ai Padeng indigenous people, Mama village, Lopok sub-district, Sumbawa district, third; Pusu traditional community, Tepal village, Batulanteh sub-district, Sumbawa district, fourth; the Bakalewang Kanar indigenous community, Labuhan Badas village, Labuhan Sumbawa subdistrict, Sumbawa district, fifth; Payung Jolo traditional community, Lape village, Lape sub-district, Sumbawa district, sixth; the Rebu Payung traditional community, Sepayung village, Plampang subdistrict, Sumbawa district, seventh; Pekasa traditional community, Jamu village, Lunyuk sub-district, Sumbawa regency, eighth; Riu traditional community, Tepal village community, Batulanteh sub-district, Sumbawa district, Sembilan; the Ponan traditional community, Poto village, Moyo Hilir sub-district, Sumbawa district, tenth: the Talonang Hamlet traditional community, Talonang Baru village, Sekongkang sub-district, West Sumbawa regency and eleventh: the Koweng Tatar traditional community, Maluk village, Maluk sub-district, West Sumbawa regency.
EFEKTIFITAS PROGAM BIMBINGAN PERKAWINAN BAGI CALON PENGANTIN DI KUA KECAMATAN CILACAP UTARA
Creating a family that is strong, strong and harmonious really requires serious efforts from both a man and a woman who will build a household ship. The partner's level of readiness is the main factor that will determine how they live their married life. This article aims to find out how effective the implementation of the marriage guidance program (BIMWIN) is at the North Cilacap subdistrict religious affairs office. This research uses field research methods and is qualitative in nature. As a result of a simple discussion, it can be seen that the government is implementing a marriage guidance program for prospective brides and grooms because seeing the divorce rate which is so high from year to year, with the existence of this marriage guidance program, it is hoped that prospective brides and grooms will be able to build a good household because of its existence. the knowledge he gained. As well as knowing the effectiveness of the BIMWIN program in reducing the high divorce rate.
Peran Wali Hakim dalam Pernikahan di KUA Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo
The main problem in the research is how the role of guardian judges in marriage, at KUA Kutoarjo District Purworejo Regency. The type of research used in this is field research. The results of this study indicate that the role of guardian judges in marriage at the Office of Religious Affairs (KUA) Kutoarjo District, Purworejo Regency, namely marrying prospective brides who do not have a guardian or guardian its whereabouts are unknown then the guardianship is transferred to the guardian judge in this case the head of the KUA , as in the Regulation of the Minister of Religion Number 30 of 2005 concerning Guardian Judges. Then, before the head of the KUA acts as the guardian of the judge, it is necessary to do research first by the KUA that shows the truth of the guardianship issue of the prospective bride. With the existence of a marriage guardian in marriage, it can play a role in protecting women from the possibility of harm in their marital household, as well as the fulfillment of the conditions and pillars of marriage in advance. The role of the judge's guardian at KUA Kutoarjo city is based on a review of fiqh and the Compilation of Islamic Law, namely attending, witnessing, recording and marrying women who are about to marry but do not have nasab guardians, and will be responsible for their role when they become guardian judges in the world and in the hereafter.
Perkawinan di Bawah Umur di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Alian Tahun 2023-2024
The fact that there are still many children under 18 (eighteen) years of age who have entered into marriage. The factors causing this, such as promiscuity that has a negative impact, lack of understanding of the importance of quality education from parents, the community and the government, are very concerning. This can be seen from the accumulated data of the Religious Courts in Kebumen Regency that the marriage dispensation decisions in 2022 were 281 and decreased to 212 in 2023. Based on this, the authors formulate a problem, namely: First, what factors are behind the high number of underage marriages at the KUA of Alian District in 2022-2023. Second, how are the preventive efforts of the KUA of Alian District in overcoming the problem of underage marriage. Third, how is the review of Islamic Law and Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection on underage marriage at the KUA of Alian District in 2022-2023. The compiler uses the type of Archival Study, which is research conducted using data records stored in physical form or digital form. The data collection used the interview method to Mr. H. Sulkhani, S.Ag. as the head of the KUA of Alian District, then conducted documentation as a complement to the research data. The authors used an inductive qualitative method to analyze the research data. The conclusions of this study are: First, the factors behind the high number of underage marriages at the KUA of Alian Subdistrict in 2022-2023 are promiscuity that leads to pregnancy outside of marriage, an unhealthy environment, low harmonization and education of children and parents, religious spiritual factors and limited involvement of the community in paying attention to child behavior. Second, preventive efforts to minimize the occurrence of underage marriage are carried out by the KUA of Alian District in collaboration with the child care network in the form of socialization to instill awareness in the community about the importance of education and a healthy environment for children. Third, according to classical Islamic law (fiqh), underage marriages at the KUA of Alian Subdistrict in 2022-2023 are valid because the pillars and conditions of marriage have been fulfilled and there is no explicit regulation on the minimum age of marriage. According to Indonesian positive law (Marriage Law (UPP) and Compilation of Islamic Law (KHI)), these underage marriages are not valid because they are contrary to / violate the Law, unless they have obtained a marriage dispensation permit from the Religious Court. According to Law No. 35 of 2014 concerning Amendments to Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection, underage marriages are invalid because they violate the Law where children under the age of 18 years old is still under the responsibility of parents / guardians / who are considered still unable to carry out the obligations and responsibilities of an adult.
Perilaku Calon Pengantin dalam Pendaftaran Pernikahan
This research was motivated by the author's desire to know the behavior of prospective brides and grooms in marriage registration. This research focuses on several things that must be studied, namely: How is the marriage registration process? Do the prospective bride and groom register themselves or are they represented? This type of research is qualitative research, in collecting data the researcher used observation, interviews and documentation methods. The data sources for this research are the KUA, namely the Head of KUA and Penghulu, prospective brides and grooms, and community leaders. Then the data that researchers collected was analyzed using several stages, namely data reduction, data presentation and drawing conclusions. Results from research on the behavior of prospective brides and grooms in marriage registration. It was found that those registering prospective brides and grooms were mostly former P3Ns and village officials.
Peranan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Kebumen Kelas I B Dalam Pendampingan Penyelesaian Perkara Pidana
The State of Indonesia is a state of law, which recognizes and protects human rights for every individual including the right to legal assistance. The provision of legal assistance to citizens is a form of effort to fulfill and as an application of the rule of law that recognizes and protects as well as to guarantee citizens' human rights to the need for access to justice and equality before the law. The legal aid post (Posbakum) is a place for legal services for the community in the form of information, consultation, legal advice, and making the required legal documents. In this study, the author describes, explains and observes the data obtained from the analysis and interviews with the Posbakum at the Kebumen District Court. In carrying out its duties, the Kebumen District Court Post provides services including, assistance in filling out legal aid guideline forms, legal aid guideline assistance, advice, legal consultation and other legal assistance, referral to the chief justice for waiver of pekara fees in accordance with applicable conditions, referral to the chief justice to provide advocate services in accordance with applicable regulations. With the Posbakum, the community is greatly helped, especially the underprivileged community, because the servants provided are free/free. Posbakum will accompany justice seekers from the beginning of the examination until the end of the decision by the Panel of Judges.
HUKUM CHILDFREE DALAM PERSPEKTIF AL-QUR’AN DAN HADIS
This research aims to explore childfree law from the perspective of the Al-Qur'an and Hadith. The Childfree phenomenon shows a shift in values ​​regarding children in the family. Childfree is a decision taken by a person or a married couple not to have children. The existence of childfree seems to conflict with the basic principles of Islamic law, giving rise to pros and cons in society in responding to the childfree phenomenon. The Al-Qur'an itself provides an illustration that one of the purposes of the existence of couples is prescribed by Allah SWT is as a way to maintain human existence. This research is a type of library research because it uses library data sources as a reference. This research is descriptive analytical, where the approach is used to understand childfree law from the perspective of the Koran and Hadith. The research results reveal that the purpose of pairing is to maintain human sustainability, as this is implied in Q.S. An-Nahl 16:72, Q.S Ar-Rum 30:21 and Q.S Al-Furqan: 74, Q.S. Ali Imran; 38. Q.S. An-Nur; 32. The existence of pairing regulations and explanations regarding the role of children in the Qur'an, as well as the benefits of offspring, shows that children have a very important role in family life. Departing from this, it can be concluded that the original law of childfree is permissible or simply tarkul afdhal (abandoning priorities), if we look at the motive, the law of childfree will be different. If the motive is good and acceptable according to Islamic jurisprudence then it is permissible, if not then it is not permissible because it is contrary to the Koran and Hadith. Keywords: Childfree, law, Al-Qur'an, Hadith.
Tinjauan Yuridis Hukum Keperdataan Terhadap Permohonan Pengangkatan Wali Bagi Anak Dalam Hal Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Pendaftaran Masuk Tentara Nasional Indonesia ( Studi Putusan Nomor 278/Pdt.P/2021/PA.Kbm)
Law is a collection of regulations that regulate the order of a society that must be obeyed by that society. The legal tradition in Europe is about dividing law into two, namely public law and private law, but in the Anglo Saxon or Common Law system there is no such division. A provision that regulates the rights and interests of all individuals in society is called private law. Adoption of a child must be carried out using a legal process, namely through a court order. Adoption of a child through a court institution is to obtain legal certainty, because the legal consequences of adoption concern inheritance and the responsibility of parents towards their child. Submission of an application for a determination to adopt a child can be made at the District Court or Religious Court for people who are Muslim. The research problem concerns the juridical review of applications for the appointment of guardians for children in order to fulfill one of the requirements for entering the Indonesian National Army based on civil law. The purpose of appointing a guardian is to protect the rights and fulfill the child's basic needs as well as manage the child's assets in order to ensure the child's growth and development and the best interests of the child. In Indonesian law, basically those who have the right and responsibility to be guardians, care for and care for children are both parties, namely the husband and wife as long as they have the skills to carry out their duties.
Registration of the Indonesian National Army (TNI)
This research aims to determine the concept of al. amwal (treasure) in mawashid syari'ah. The author uses a qualitative research approach with a library research method, namely a method that uses library sources such as journals, research results, theses, and others related to the research topic. The results of this research show that the concept of al. Amwal in maqashid sharia is explained by many fuqoha who give different opinions, but there is a similarity between these opinions that amwal is everything that can be owned by humans, has value, and can be useful. Second, the position of al. Amwal (treasure) in Islam plays an important role in human life. Guarding property is one of the five things that humans must guard. Third, how to obtain al. Amwal in Islam must be done in a halal manner. Fourth, the concept of distribution in Islam must be able to provide benefits for the people. Fifth, Division al. amwal is divided into amwal inneriyah and zahiriyah, as well as amwal 'am and khas.
Hak Cipta (c) 2023 AS-Syar'e. jurnal Syari'ah dan Hukum
Bunuh Diri dan Euthanasia Kajian Tafsir Ahkam
The phenomenon of suicide and euthanasia has been an interesting study for a long time. Killing oneself is doing something that will cost one's life, such as cutting one's veins, drinking poison, stabbing one's self with a sharp object, drowning one's self in a well or the sea, installing a bomb on one's body, or whatever the motive for the act is, whether because of frustration (worldly affairs) or want to die as a martyr (istishhad). Meanwhile, euthanasia is linguistically derived from the Greek eu, which means "good", and thanatos, which means "death". In Arabic, Euthanasia is known as qatl ar-rahmah or taysîr al-mawt. According to medical terms, euthanasia means an action to relieve the pain or suffering experienced by someone who is about to die; It also means hastening the death of someone who is in great pain and suffering before his death. Euthanasia is often called mercy killing (death in peace).The presentation of this writing begins by presenting the verse text, vocabulary (ma'ani al-Mufradat), ijmali interpretation, and explanation of the content. Then the legal guidelines regarding both are explained. As for Euthanasia, the speaker explained it in separate points for more detail.
Istiḥsān dan Perannya dalam Eksplorasi Nalar Hukum Islam
This research aims to describe the history of the emergence of istiḥsān as a source of Islamic tasyri' and outline the argumentative position (hujjiyah) of istiḥsān among scholars across schools of thought. This research is library research using descriptive and qualitative methods. The results of the research show that istiḥsān, as a method of ijtihad using ra'yu, had its initial seeds discovered during the time of the Prophet's companions. Although it had not yet become an independent discussion, it later became an independent method after entering the era of the mujtahidin imams, especially in the hands of Abū Ḥanīfah. Istiḥsān can actually be said to represent the convenience provided by Islam through its Shari'a, especially istiḥsān, which is associated with emergency conditions and 'urf. In general, it can be said that the differences of opinion of the ulama regarding the validity of istiḥsān are editorial in nature and not substantial. Because scholars who adhere to istiḥsān do not intend to base it solely on lust. Meanwhile, those who rejected it were also motivated by their caution so that the mujtahid would not be trapped in the despicable use of ra'yu. Therefore, we have also discovered that al-Syāfi'ī - who is considered to be the scholar who first questioned istiḥsān - apparently also used it in his various ijtihads.
Analisis Maqasid Syari’ah Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Rembang Nomor 61/Pdt.P/2019/PA.Rbg Tentang Isbat Nikah Siri
This study aims to analyze how the decision number 61/Pdt.P/2019/PA.Rbg PA Rembang related to the isbat siri marriage case is viewed from the perspective of Maqasid Syari'ah. This research is a field research (Field Research). The data collection of this research was done by collecting information and data from interviews and documents of the Rembang PA, besides that it was also sourced from books and laws and regulations related to the isbat of siri marriage. The results of the analysis of decision number 61/Pdt.P/2019/PA.Rbg PA Rembang regarding the isbat marriage siri case is the only way for Hifẓ al-Nasab (maintaining nasab) the realization of illat Maqāṣid al-syarī'ah which is in the degree of aruriyat. Imam ash-Syatibi explained, the scholars agreed to conclude that Allah established several parts of the provisions of the Shari'a with the aim of maintaining the five basic human elements (ad-dururiyyat al-khams). By writing down the lineage marriage certificate between the child and his parents, it is clear and anticipates mixing of lineage. So that a clear and dignified lineage is realized.
Penguatan Kewenangan Bawaslu dalam Penegakan Hukum Administrasi dan Pidana dalam Pilkada
UU No 7/2017 has made Bawaslu as the real controller institution, but it does not apply in UU No 10/2016. This regulation which organize national election in Indonesia has some weaknesess related Bawaslu duty. One of these weaknesess is about Bawaslu authority. The authority is only give recomendation to KPU related administrasion offence case done by election participant. It shows a back step if we compare with the Bawaslu authority in UU No 7/2017 that assign Bawaslu as proper "justice institution" that conduct administration offence hearing. Another weaknesess is related the time range in the process of handling suspected offence participant that only done in 5 days. It is shorter than UU no 7/2017 that can reach 14 days. Therefore, this papper will discuss more about ius constutuendun strengthening Bawaslu in the election as the crisis study of UU no 10/2016 which contains Bawaslu authority. In the conclusion, there are some steps to strengthening Bawaslu authority in the election. The first is authority equation Bawaslu in uu no 10/2016 and uu no 7/2017. The second is revising uu no 10/2016 in DPR/RI or judicial review to MK. The last is sentencing paradigm in region election must be equated with national election sentencing paradigm
Ius constituendum, Bawaslu, authority, Regional Head Election, supervision
Hak Cipta (c) 2022 AS-Syar'e. jurnal Syari'ah dan Hukum
Hukum Curhat di Media Sosial Perspektif Etika Berumah Tangga dalam Islam
The development of information technology has developed since the discovery and development of knowledge in the field of information and communication, so as to be able to create development tools that support the development of information technology; It starts from the communication system to the communication equipment for direct and two-way (interactive) communication tools. Advances in technology have led to many media of social interaction and are often called social networks. We can feel the impact of technological advances in many aspects of life, including marriage. The progress of science and technology is the development of communication technology; has provided convenience and welfare for human life and also for human perfection as a servant of Allah and His caliph. God has given pleasure to humans to be, one of the pleasures is the religion of mercy and the enjoyment of science technology. However, its existence is like a double-edged sword, on the one hand it has positive benefits for humans, and on the other hand it has negative effects if it is used excessively and is not in accordance with Islamic guidelines.
Analisis Akad dalam Layanan Linkaja Syariah
The LinkAja Syariah service is based on an electronic money service application designed to facilitate user transactions. LinkAja Syariah services prioritize three main categories of sharia service products, namely ZISWAF, a mosque-based economy empowering and digitizing Islamic boarding schools, micro, small and medium enterprises. This study aims to find out the practice of using LinkAja Syariah services from an Islamic perspective. The method used in this study is qualitative with data collection methods, namely library research, which is in order to strengthen the facts to compare differences and or similarities between theory and practice that the author is currently researching. The contracts used in transactions through LinkAja Syariah are qard contracts and multi contracts. A qard contract is a loan contract in which the customer entrusts his money to Finarya, which is the company that oversees LinkAja Syariah, in the form of a loan. Multi contracts are contracts that are used in transactions from users to LinkAja Syariah.
ekonomi syariah, layanan LinkAja Syariah, akad Qard
Tinjauan Fiqih Muamalah tentang Jual Beli Akun Game Online Mobile Legends (Studi Kasus Squad Lunar Eclipses)
This study aims to analyze "Muamalah's Review of Buying and Selling Mobile Legends Online Game Accounts". The research methodology was carried out qualitatively, with case study research on the Lunar Eclipses Squad. A qualitative methodology is a research procedure that produces descriptive data in the form of the written or spoken words of people. The research report will be given data excerpts to provide an overview of the presentation of the report. The data comes from interview scripts, field notes, notes or memos and official documents. The results of this study are the initial transaction process between the seller and the buyer, the buyer orders a Mobile Legends account to the seller using a rekber service as a third party who is a witness to the Mobile Legends account transaction. However, this transaction is vulnerable to fraud on the part of the seller and the buyer.